Secara pribadi saya setuju program zonasi, tapi sementara. Sampai penataan jumlah sekolah merata memenuhi kapasitas jumlah peserta didik. Dan sampai pemerataan sarpras sumber belajar, guru berkualitas.
Untuk mempercepat pemerataan pendidikan, sebaiknya anggaran negara dan daerah diarahkan membangun sekolah SD, SLTP, SLTA beserta sumber belajar standar dan guru berkualitas. Di seluruh Indonesia sesuai jumlah peserta didik di wilayah desa dan kecamatan.
Revolusi pendidikan sangat perlu. Kesalahan strategi pendidikan sudah sakit akud. Keselalahan itu selama ini: scr tak langsung timbul kastanisasi, diskriminasi, evaluasi model UN sbg alat ukur tak bisa mengukur kualitas siswa yg sebenarnya, dan membangun pemerataan jumlah sekolah, terlena.
Fasilitas/sarpras/sumber belajar sekolah dan guru kualitas wajib ada, manajememen sekolah harus sehat. Jika tidak, sekolah menjadi tak kualitas, menghasilkan lulusan tak berkualitas pula.
Ini perlu, harus bertekat revolusi pendidikan. Saya salut pada pak mendikbud, sdh mulai mengarah pada garis dasar pendidikan berbasis pengembangan potensi anak dan bakat anak. Bukan kompetisi angka2 nilai tak sinkron dg kualitas siswa.
Sekolah swata tak berkualitas ditutup saja. Atau serahkan pemerintah untuk membenahi. Banyak sekolah swasta berkualitas, banyak muridnya. Tentu sekolah berkualitas dikelola oleh manusia yang mentalnya bagus/mulia.
Menjadikan sekolah berkualitas, selain butuh fasilitas sarpras sumber belajar standar. Juga, diperlukan pengelola/yayasan, guru dan tendik yg berkhlak mulia. Mereka berakhlak tak mulia perlu derevolusi, diganti saja. Sebab manusia yg tua di atas 40 th sudah sulit dibentuk.
Selamat berrevolusi pendidikan, biar yg sdh lama ini tidak muter muter begini begini saja tetap tak bermutu.
Butuh keberanian. Beranikah?
(GeSa)
0 Komentar