Oleh: Gempur Santoso
Pemerintah jaman dulu ada kebaikannya, walau tentu ada kekurangannya. Temuan model sistem layanan kesehatan yg ditemukan jaman dulu untuk seluruh Indonesia, puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dan turunan lainnya, bagus.
Peningkatan kesehatan masyarakat promotif dan preventif lebih bagus, dg pendekatan keadilan sosial-nya Pancasila:
- Posyandu (pos pelayanan terpadu) ada kegiatan gizi balita (dana urunan), balita ditimbang, ditulis di kartu menuju sehat (KMS). Itu untuk kontrol keseimbangan bobot balita dg umurnya, Normal atau tidak. dll. Dilalukan kader (relawan). Bahkan kesehatan ibu hamil pun diperiksa. Semua gratis.
- Anak sekolah, dibuatkan gerakan senam kesehatan jasmani (SKJ). Sebelum masuk kelas skj dulu, biar sehat.
- Penyuluhan kesehatan di desa2 oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan dari Puskesmas.
- Penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB.
- Menata rumah dan lingkungan sehat, dasa wisma. PKK dg sepuluh progran pokoknya. Cara masak sehat, dll.
- Penyemprotan jentik2 nyamuk, gratis, terjadwal (pereodik).
- Disediakan puskesmas, puskesmas pembantu di setiap kecamatan juga beberapa desa dll, gratis.
- Slogan: mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga.
- Dan lain2 agar generasi baru sehat, lingkungan sehat, masyarakat sehat.
Promotif dan preventif kesehatan rutin, shg tindakan kuratif tidak sampai numpuk. Rumah Sakit (RS) tidak numpuk orang sakit berobat/opname.
Saat ini, RS penuh pasien, bahkan kekurangan kamar opname. Sangat mungkin akibat tidak lagi gencar kegiatan kesehatan promotif dan preventif. Aktivitas promotof dan preventif kesehatan, lemah.
Bahkan, kini ada rencana, yg tidak bisa bayar asuransi kesehatan malah akan didenda dan berhadapan dg depkolektor (penagih yg nunggak) pembayan asuransi kesehatan, bulanan.
Ini hutang/kridit motor, apa program pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat?
Kok mirip konsep kapitalis materialis, (model) caranya dealer motor/mobil jual sistem kridit.
Lha terus konsep Pancasila-nya mana?, kan Indonesia negara kita tercinta ini masih tetap berdasarkan Pancasila. Utamanya sila "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".
(GeSa)
0 Komentar