Oleh: Gempur Santoso
Negara memang otonom. Pemerintah yg mengelola. Sesuasi UU dan peraturan yg berlaku secara konstitusi. Yg punya kepentingan adil makmur memang rakyat, pemerintah yg dipercaya.
Kalau kita amati, yg berkepentingan pada suatu negara, tidak hanya rakyatnya saja. Negara lain pun punya kepentingan. Ada yg berkepentingan ekonomi, ideologi, seni budaya, kekuasaan dan lain lain. Kepentiangan selain dari rakyat itu, lebih tampak menggunakan cara politik.
Fenomena saat ini yang menyolok adalah ekonomi dan kekuasaan berkedok ideologi. Fenomena ini merupakan gangguan sekaligus ancaman terhadap Indonesia. Itu dilakukan serara politik ekonomi, dan politik idiologi.
Kita memang butuh pemerintah yg "kuat", agar dapat mewujudkan keadilan sosial dalam kemakmuran. Pemerintah kuat, menjaga kedaulatan negara dan kedulatan rakyat agar tak terganggu. Butuh kemampuan berpolitik dan deplomasi.
Kadaulatan itu, jika terganggu, memiliki efek diberbagai bidang. Sangat mungkin juga efek itu pada bidang pendidikan.
Lembaga pendidikan memang lebih terhormat untuk menentramkan rakyat.
Bisa jadi dibuat lama jenjang sekolah, akibat dari beratnya pengelola negara menciptakan lapangan kerja. Bisa jadi prasyarat mulai masuk dunia kerja/karir jenjang pendidikan harus paling tinggi (S3), akibat menumpuknya angkatan kerja.
Penundaan segera bisa terjun di masyarakat, secara tidak langsung ditampung di lembaga pendidikan sekolah ataupun kampus. Dan, merasa terhormat.
Imperialisme dan kapitalism beserta sifatnya. Serakah/rakus adalah kitab sucinya, lebih mengutamakan pribadi dan kelompoknya atas harta kebendaan/materi. Tanpa tepo sliro. Itu yg membuat keadilan sosial dan kemakmuran rakyat tidak segera terwujud. Menjadikan ketimpangan.
(GeSa)
0 Komentar